March 2013

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 13 dari 13

2. Usul perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka diterima oleh

Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang- kurangnya tiga

perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 39

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka

yang diselenggarakan di Komplek Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta

pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2008.

Jakarta, 18 Desember 2008

Presidi um Munas G erakan Pramuka Tahun 2008,

Ketua

ttd,

Dr. Amoroso Katamsi, Sp.KJ, MM

Sekretaris Anggota

ttd, ttd,

Ir. M. Arfandy Idris Prof. D R. Ir. H. Isril Berd, SU

Anggota Anggota

ttd, ttd,

Yoseph Pangkur Soong, SH D rs. H. Adang Rukhiyat, M.Pd

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 12 dari 13

BAB IX

ANG GARAN RUMAH TANGG A

Pasal 36

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Kwartir

Nasional Gerakan Pramuka dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran

Dasar Gerakan Pramuka.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 37

Pembubaran

1. a. Gerakan Pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional

Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.

b. Musyawarah Nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

c. Musyawarah Nasional untuk membicarakan usul pembubaran Gerakan

Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

d. Usul pembubaran Gerakan Pramuka diterima oleh Musyawarah

Nasional jika disetujui dengan suara bulat.

2. Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian harta-benda

milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah N asional yang

mengusulkan pembubaran itu.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

1. Perubahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka hanya dapat dilakukan

dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh utusan daerah sekurang-

kurangnya dua pertiga jumlah daerah.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 11 dari 13

Pasal 30

Kekayaan

1. Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak

bergerak serta hak milik intelektual.

2. Pengalihan kekayaan Gerakan Pramuka yang berupa aset tetap, harus

diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus Kwartir dan

persetujuan Mabi.

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 31

Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 32

Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga

banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah

berwarna merah, di atas dan di bawah lambang Gerakan Pramuka terdapat garis

merah sepanjang “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah

sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 33

Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional

Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan

Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 34

Himne

Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka.

Pasal 35

Pakaian seragam dan Tanda-tanda

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin,

anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-

tandanya.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 10 dari 13

4. Lembaga Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk

Penyelenggaraan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 27

Musyawarah

1. Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan

Pramuka, di tingkat kwartir/satuan/gudep.

2. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat nasional, daerah, dan cabang

diselenggarakan 5 tahun sekali.

3. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting dan gugusdepan

diselenggarakan 3 tahun sekali.

4. Pimpinan Musyawarah Gerakan Pramuka adalah suatu presídium yang

dipilih oleh musyawarah tersebut.

5. Acara pokok dan ketentuan lain dalam Musyawarah Gerakan Pramuka

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Pasal 28

Referendum

Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

dapat menyelenggarakan suatu referendum.

BAB VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

a. iuran anggota;

b. bantuan majelis pembimbing;

c. bantuan pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD yang tidak

mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan

negara/keuangan daerah;

d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

e. sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-

undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;

f. usaha dana, badan usaha/koperasi yang dimiliki Gerakan Pramuka.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 9 dari 13

Pasal 25

Bimbingan

1. Kwartir N asional diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Nasional

yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan beranggotakan

pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan

kepedulian kepada Gerakan Pramuka

2. Kwartir Daerah diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Daerah yang

diketuai oleh Gubernur dengan beranggotakan pejabat pemerintah provinsi

dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada

Gerakan Pramuka.

3. Kwartir Cabang diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Cabang yang

diketuai oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan pejabat pemerintah

kabupaten/kota dan tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan

kepedulian kepada Gerakan Pramuka.

4. Kwartir Ranting diberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral,

organisatoris, materiil, dan finansial oleh Majelis Pembimbing Ranting yang

diketuai oleh Camat/Kepala Distrik dengan beranggotakan pejabat

pemerintah kecamatan/distrik dan tokoh masyarakat yang memiliki

perhatian dan kepedulian kepada Gerakan Pramuka

5. Gugusdepan diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang organisasi

dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis Pembimbing

Gugusdepan yang diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota, dengan beranggotakan orangtua anggota muda dan tokoh

masyarakat di lingkungan Gugusdepan.

6. Satuan Karya Pramuka diberi bimbingan dalam bentuk nasehat tentang

organisasi dan program serta bantuan materi dan keuangan oleh Majelis

Pembimbing Saka yang diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan

oleh anggota dengan beranggotakan pejabat pemerintah dan/atau

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat

Pasal 26

Pemeriksaan Keuangan

1. Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga

independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan

bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.

2. Lembaga Pemeriksa Keuangan berf ungsi mengawasi dan memeriksa

keuangan kwartir.

3. a. Personalia Lembaga Pemeriksa Keuangan berjumlah minimal 3 orang

anggota Gerakan Pramuka ditambah seorang staf yang memiliki

kompetensi dalam bidang keuangan.

b. Lembaga Pemeriksa Keuangan dibantu oleh Akuntan Publik.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 8 dari 13

5. Di tingkat nasional, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh

Pengurus Kwartir Nasional.

6. Pergantian Pengurus Gerakan Pramuka dilaksanakan pada waktu

musyawarah.

7. Kepengurusan baru dalam jajaran ranting sampai dengan nasional terdiri

dari unsur pengurus lama dan pengurus baru.

Pasal 21

Satuan Karya Pramuka

1. Satuan Karya Pramuka disingkat Saka, adalah wadah pendidikan guna

menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para

Pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saka

juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif

sehingga memberi bekal bagi kehidupannya, untuk melaksanakan

pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan

aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan

dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

2. Saka di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh Pimpinan Saka.

Pimpinan Saka adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 22

Dewan Kerja

Dewan Kerja merupakan bagian integral dari kwartir yang berfungsi sebagai

wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka

Penegak dan Pramuka Pandega.

Pasal 23

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka merupakan bagian

integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pendidikan dan

pelatihan anggota Gerakan Pramuka.

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka berada di tingkat

cabang, daerah, dan nasional.

Pasal 24

Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian

integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah penelitian dan

pengembangan Gerakan Pramuka.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gerakan Pramuka berada di tingkat

daerah dan nasional.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 7 dari 13

Pasal 17

Hak dan Kewajiban

1. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban.

2. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Gerakan Pramuka.

Pasal 18

Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Pasal 19

Jenjang Organisasi

Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:

a. Anggota muda Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugusdepan dan

anggota dewasa dihimpun di kwartir.

b. Gugusdepan-gugusdepan dikoordinasikan oleh Kwartir Ranting yang

meliputi suatu wilayah Kecamatan/Distrik.

c. Ranting-ranting dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Cabang yang

meliputi suatu wilayah Kabupaten/Kota.

d. Cabang-cabang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Daerah yang

meliputi suatu wilayah Provinsi.

e. Daerah-daerah dihimpun dan dikoordinasikan oleh Kwartir Nasional yang

meliputi wilayah Republik Indonesia.

f. Di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk

gugusdepan di bawah pembinaan Kwartir Nasional.

Pasal 20

Kepengurusan

1. Di tingkat gugusdepan, Gerakan Pramuka dipimpin oleh pembina

gugusdepan.

2. Di tingkat ranting, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh

Pengurus Kwartir Ranting

3. Di tingkat cabang, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh

Pengurus Kwartir Cabang.

4. Di tingkat daerah, Gerakan Pramuka dipimpin secara kolektif oleh

Pengurus Kwartir Daerah.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 6 dari 13

b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri atas Trisatya

Pramuka Penggalang dan Dasadarma;

c. Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri

atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan

Dasadarma;

d. Kode Kehormatan Pramuka Dewasa terdiri atas Trisatya Anggota

Dewasa dan Dasadarma.

Pasal 14

Motto Gerakan Pramuka

1. Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan

untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap

mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan Kode

Kehormatan.

2. Motto Gerakan Pramuka adalah: “Satyaku kudarmakan, Darmaku

kubaktikan”

Pasal 15

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang

bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB V

ORG ANISASI

Pasal 16

Anggota

1. Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang

terdiri atas:

a. Anggota biasa:

1. Anggota muda: Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega.

2. Anggota Dewasa: Pembina Pramuka, Pembantu Pembina Pramuka,

Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Prof esional, Pamong Saka,

Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan,

Anggota Majelis Pembimbing.

b. Anggota kehormatan: orang- orang yang bersimpati dan berjasa kepada

Gerakan Pramuka.

2. Warga Negara Asing dapat bergabung dalam suatu gugusdepan sebagai

anggota tamu.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 5 dari 13

Pasal 11

Prinsip Dasar Kepramukaan

1. Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi nilai dan norma dalam kehidupan

seluruh anggota Gerakan Pramuka.

2. Nilai dan norma dimaksud mencakup:

a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. peduli kepada bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam

seisinya;

c. peduli kepada diri pribadinya;

d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

3. Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:

a. norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;

b. landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;

c. landasan Sistem Nilai Gerakan Pramuka;

d. pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan

Pramuka;

e. landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran

dan tujuannya.

Pasal 12

Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;

b. belajar sambil melakukan;

c. sistem beregu;

d. kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan

perkembangan rohani dan jasmani anggota muda;

e. kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;

f. sistem tanda kecakapan;

g. sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri;

h. kiasan dasar.

Pasal 13

Kode Kehormat an Pramuka

1. Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan

Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode

Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.

2. Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan

Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari

yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.

3. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan

dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani:

a. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri atas Dwisatya dan

Dwidarma;

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 4 dari 13

Pasal 8

Upaya dan Usaha

1. Segala upaya dan usaha Gerakan Pramuka diarahkan untuk mencapai

tujuan Gerakan Pramuka.

2. Upaya dan usaha untuk mencapai tujuan itu diarahkan pada pembinaan

watak, mental, emosional, jasmani, dan bakat serta peningkatan iman dan

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi,

keterampilan dan kecakapan melalui berbagai kegiatan kepramukaan.

3. Untuk menunjang upaya dan usaha serta mencapai tujuan Gerakan

Pramuka, diadakan prasarana dan sarana yang memadai berupa organisasi,

personalia, perlengkapan, dana, komunikasi, dan kerjasama.

BAB IV

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, KODE

KEHORMATAN,

METODE KEPRAMUKAAN, MOTTO, DAN KIASAN DASAR

GERAKAN PRAMUKA

Pasal 9

Sistem Among

1. Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka berlandaskan Sistem Among.

2. Sitem Among merupakan proses pendidikan yang membentuk anggota

Gerakan Pramuka berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka

saling ketergantungan antarmanusia.

3. Pelaksanaan Sistem Among menerapkan prinsip kepemimpinan:

a. Ing ngarso sung tulodo;

b. Ing madyo mangun karso;

c. Tutwuri handayani.

Pasal 10

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

1. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan

cirikhas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.

2. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua

unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap

kegiatan.

3. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan

sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 3 dari 13

b. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh

kepada N egara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri

secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan

bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam

lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 5

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi

kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih

baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional

serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 6

Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan nonformal, di luar

sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan

generasi muda berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan Prinsip Dasar

Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Motto Gerakan Pramuka yang

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan

bangsa serta masyarakat Indonesia.

BAB III

SIFAT, UPAYA, DAN USAHA

Pasal 7

Sifat

1. Gerakan Pramuka adalah Organisasi Kepanduan Nasional Indonesia

sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan

pendidikan kepramukaan.

2. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya

bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.

3. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian

dari salah- satu organisasi kekuatan sosial-politik dan tidak menjalankan

kegiatan politik praktis.

4. Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dengan melaksanakan

pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan nonformal di luar

sekolah dan di luar keluarga.

5. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk

memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut

agama dan kepercayaannya itu.

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009 | Dokumen www.tunas63.wordpress.com

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 2 dari 13

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas , maka

disusunlah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, STATUS, TEMPAT, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama, Status, dan Tempat

1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Pendidikan

Kepanduan Praja Muda Karana.

2. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang berstatus badan

hukum.

3. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Waktu

1. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238

Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaruan

Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia.

2. Hari Pramuka adalah 14 Agustus.

BAB II

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila.

Pasal 4

Tujuan

Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna

mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sehingga menjadi:

a. Manusia berwatak, berkepribadian, dan berbudi-pekerti luhur yang:

1. tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan

fisiknya

2. tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya

3. kuat dan sehat jasmaninya

AD/ART GERAKAN PRAMUKA 2009

AD/ART GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2009 Hlm. 1 dari 13

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA

N OMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 15 September 2009

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan

makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia

yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei

1908. Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para Pemuda Indonesia

melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk lebih

menggalang persatuan merebut kemerdekaan, dan dengan jiwa dan semangat

Sumpah Pemuda inilah rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan

bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kemerdekaan ini merupakan karunia dan berkah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa gerakan kepanduan nasional yang lahir dan mengakar di bumi

nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan

Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

karenanya, gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak

ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu. Jiwa kesatria yang patriotik

telah mengantarkan para pandu ke medanjuang bahu-membahu dengan para

pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan

mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.

Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan

bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama

orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.

Bahwa Gerakan Pramuka, sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan

kepanduan nasional, dibentuk karena dorongan kesadaran bertanggung jawab

atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang- Undang Dasar 1945. Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka

menyelenggarakan upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan,

dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, mewujudkan

masyarakat madani, dan melestarikan keutuhan:

- negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika;

- ideologi Pancasila;

- kehidupan rakyat yang rukun dan damai;

- lingkungan hidup di bumi nusantara.

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut,

Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui

kepramukaan, sebagai bagian pendidikan nasional dilandasi Sistem Among

dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.